ASI ( Air Susu Ibu )

– more fresh… HEALTHIER and free –

Halangi ASI Eksklusif Bisa Dipenjara

Jumat, 3 September 2010 | 10:40 WIB
Shutter Stock
Ilustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com – Berlakunya UU Kesehatan No.36 tahun 2009 tentang pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif kerap memunculkan salah tafsir tentang sanksi pidana bagi para ibu yang tak mau menyusui anaknya.

Pasal 200 UU Kesehatan No.36 Tahun 2009 menegaskan, ancaman hukuman penjara bukanlah untuk sang ibu, melainkan pihak-pihak yang menghalangi pemberian ASI eksklusif sang ibu kepada anaknya.

Lebih jelas kutipan Pasal 200 menyebutkan, Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program pemberian air susu ibu eksklusif sebagimana dimaksud  dalam pasal 128 ayat (2) dipidana paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Menurut Direktur Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak, Kementerian Tenaga Kerja RI, Nur Asiah SH, memberikan ASI adalah hak seorang ibu, bukan kewajiban. “Jadi tidak ada hukuman,” katanya di sela-sela  Sosialisasi UU Kesehatan No.36 Tahun 2009 Terkait Pasal-pasal Pemberian ASI Ekslusif , Kamis(02/11/10).

Namun Nur begitu mengingatkan, seorang ibu dituntut peran dan tanggung jawabnya setelah melahirkan. “Ketika seorang wanita memutuskan hamil, maka ia harus memberikan ASI. Karena ketika ia melahirkan, ASI menjadi hak si bayi. Jadi apabila si ibu tidak mau memberikan ASI karena banyak hal, lebih baik tidak usah hamil,” ujarnya.

Nur menyatakan kesalahpahaman tentang UU ini harus diluruskan karena menurut pasal 200 sama sekali memuat kalimat bahwa ibu yang tidak menyusui akan dipidana. Pasal 200 justru melindungi ibu untuk memberikan ASI eksklusif, bukan mengancamnya dengan hukuman pidana bila tidak melaksanakan ASI eksklusif.

Sementara dalam pasal 128 ayat(2) menyatakan, Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, pemerintah, pemerintah daerah (pemda), dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus.

“Jadi bila dilihat dari unsur-unsur pasal tersebut, yang terkena ancaman sanksi pidana pasal 200 adalah keluarga, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat yang menghalangi si ibu untuk menyusui bayinya secara eksklusif,” kata Nur.

Sumber : Kompas

September 3, 2010 - Posted by | Article

1 Comment »

  1. Bagaimana mau kasih ASIX 6 bulan, lah wong cuti melahirkan saja cuma dikasih 3 bulan. Kebetulan saya seorg ibu bekerja yang punya problem dalam memompa ASI: kalau dipompa keluarnya sedikit padahal produksinya mencukupi, tebrukti dari BB anak saya yang terus naik dalam batas normal tiap bulannya. Kalau begini saya sering kehabisan stok ASI buat anak saya yg kebetulan memang ‘rakus’ ASI. Pilihan terakhir ya mau ga mau dikasi susu formula deh, daripada dia kelaparan. Seharusnya ada koordinasi dengan DEPNAKER dong sehubungan dengan jatah cuti yg diberikan perusahaan kepada pegawainya.

    Comment by Esy Syamsiah | November 19, 2010 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: