ASI ( Air Susu Ibu )

– more fresh… HEALTHIER and free –

Pendonor ASI Akan Diatur Permenkes

Oleh Juliyah

Sabtu, 09 Juni 2012 | 07:03

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Kesehatan akan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) yang akan mengatur soal pendonor ASI. Peraturan tersebut merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif.

 Memberikan ASI eksklusif pada bayinya merupakan keharusan bagi setiap ibu, namun karena satu sebab tidak sedikit ibu yang tidak dapat menyusui. Terutama disebabkan indikasi medis, meninggal dunia, produksi ASI belum maksimal dan ibu yang terpisah dari bayinya. Sementara di sisi lain ada ibu yang ASI nya berlimpah yang mau mendonorkan. “Nantinya dengan Permenkes, Pendonor ASI ini akan diatur, bayi tetap dapat memperoleh haknya mendapatkan ASI dari seorang pendonor, draftnya saat ini telah dipersiapkan,” kata Dirjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kemenkes Slamet Riyadi Yuwono di Jakarta, Jumat (8/6).

 Ia mengemukakan seorang ibu dapat mencari pendonor ASI jika ibu kandung tidak dapat memberikan ASI eksklusif dengan persyaratan diantaranya, pendonor diminta langsung oleh ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan, jelas identitasnya, agama dan alamat pendonor, adanya persetujuan pendonor setelah mengetahui identitas bayi. Pendonor harus sehat dan tidak memiliki indikasi medis.

 Permenkes ini juga memperhatikan norma agama, mempertimbangkan aspek sosial budaya, mutu dan keamanan ASI. Dari aspek agama Permenkes ini diantaranya akan disesuaikan dengan pandangan Islam yang menyebutkan bayi yang mendapat ASI dari donor sama (ibu yang menyusuinya) sama, maka hukumnya anak tersebut anak kandung sehingga diharamkan menikah.”Untuk itu identitas pendonor dan asal usulnya pun harus jelas. MUI juga akan dilibatkan dalam mengatur hal ini,” jelas Slamet.

 Selain Permenkes tersebut, sebagai implementasi PP 33/2012 tiga Permenkes lainnya juga tengah dipersiapkan. Diantaranya mengenai penggunaan susu formula dan produk bayi, tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui dan/atau memerah ASI, juga sanksi-sanksi, pengawasan terhadap produsen susu formula bayi dan atau produk bayi lainnya.

 Di samping melakukan sosialisasi dan advokasi, membuat model penerapan di 40 kab/kota, integrasi materi ASI kedalam kurikulum pendidikan tenaga kesehatan, juga penerapan dan pemantauan 10 langkah menuju keberhasilan menyusui (LMKM).(dry)

 
Sumber : Kominfo

June 9, 2012 - Posted by | Article

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: